PENDIDIKAN Dalam Prespektif Konflik
Pemikiran prespektif Konflik menekankan adanya perbedaan pada diri individu dalam mendukung suatu sistem sosial. Menurut prespektif konflik masyarakat terdiri dari individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan yang terbatas. Kemampuan individu untuk mendapatkan kebutuhan berbeda-beda. Menurut Dahrendorf (1959), asusmsi utama prespektif ini, ialah :
- Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan.
- Disensus dan konflik terdapat dimana-mana.
- Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat.
- Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadapa anggota lainnya.
Berkaitan dengan kelembagaan pendidikan, bagi analis konflik, pendidikan justru memberikan kontribusi negatif bagi masyarakat. Dengan asumsi dasarnya �Setiap unsur dalam sistem sosial memiliki potensi memunculkan konflik dalam masyarakat�. Konflik terjdi karena adanya perbedaan kedudukan.
Karl Marx sebagai salah astu analisis konflik menjelaskan bahwa telah terjadi ketidaksetraan sosial dalam masyarakat. Faktor utamanya lantaran Ekonomi.
Dalam masyarakat, ada sekelompok yang mampu menguasai sumberdaya ekonomi (modal) yang jumlahnya terbatas. Kelompok ini adalah kelompok minoritas. Kelompok minoritas semakin menguatkan posisinya dengan menguasai (menindas_dalam kamus Marx) kelompok mayoritas. Dengan cara Eksploitasi kelompok mayoritas. Perbedaan posisi kaum minoritas dan mayoritas tersebut telah melahirkan konflik ketidak setaraan antar kedua kubu tersebut.
Jika menurut Karl Marx, menyataka ekonomilajh penyebab ketidaksetraan maka dalam pendidikan pun sama. Artinya dalam sebuah lembaga adanya pelebaran jarak antara si kaya dan si miskin. Dan pendidikanpun membantu kaum elit untuk mempertahankan dominasi mereka (Henslin, 2006). Mengapa terjadi demikian ???
Sebgaimana diketahui, dalam bermasyarakat terbagi antar kelas-kelas. Ada individu menduduki kursi atas (kelas atas) dan otomatis ada yang menduduki kursi bawah (kelas bawah). Secara umumnya, kaum elit atas berjumlah sedikit dibandingkan denngan kaum kelas bawah. Perbedaan kelas inilah berimbas pada perbedaan kesempatan unuk mengakses fasilitas pendidikan.
Disisi lain, institusi pendidikan juga disediakan untuk melayani perbedaan kelas tersebut, dalam artian bahwa, institusi kelas bawah berbeda dengan institusi kelas atas. Semkain tinggi jenjang pendidikan, maka semakin mempersempit peluang individu kelas bawah untuk mengakses pendidikan.
Kaum kelas atas banyak terdapat di sekolah negeri atau swasta yang mahal nan berkelas. Sedangkan individu kelas bawah cenderung meninggalkan sekolah lebih awal (droup out) lantaran tidak berbiaya. Sekolah-sekolah favorit hanya di isi dengan kaum kelas atas, sedangkan individu kelas bawah hanya mampu bersekolah disekolah pinggiran dengan fasilitas belajar yang minim.
Pendidikan dan ReProduksi Sosial
sebuah ilustrasi : seorang anak kelas bawah (Kaum Ploletar), karena keterbatadasan sumber daya (uang) maka ia hanya mampu sekkolah dipinggiran. Keterbatsan ini berlanjut dengan tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Akhirnya ia hanya mampu bertahan lulus jenjang SD. Dalam dunia kerja, apa yang diharapkan dari seorang anak lulusan SD (Apa lagi sekolah pinggiran)? Mampukah ia memperoleh pekerjaan berstatus tinggi ? secara umum, sebagian besar mereka akhirnya menjadi seorang pekerja kasar berstatus rendah. Anak tersebut pada akhirnya mengulangi posisi orang tuanya, alias berada di kelas bawah. Dengan kata lain, individu kelas bawah akan mereproduksi anak yang berada di kelas bawah pula. Seperti orang tuanya dahulu.
Bowles dan Gintis: Sekolah dalam masyarakat KAPITALIS
Ekonom dan sosiolog Amerika Bowles dan Gintis (Haralambos dan Holborn,2004) menjelaskan peran utama pendidikan kapitalis adalah mereproduksi tenaga kerja. Sekolah dianggap menghasilkan tenaga kerja yang nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik alat produksi. Sekolah mengajarkan kurikulum tersembunyi yang menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini pemilik modal. Sekolah mengajarkan kepada merekasiswa bagaimana cara beperilaku, berbahasa, keterampilan yang baik dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Kurikulum diharuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pada akhirnya sekolah mempertahankan status quo kaum bourjouis.
Referensi:
Martono, Nanang.Pendidikan Bukan Tanpa Masalah mengungkap Problematika Pendidikan dari Prespektif Sosiologi,Yogyakarta, GavaMedia,2010
