Gerakan Literasi dan Konflik Agraria

Konflik agraria, tidak jarang disebabkan adanya assimetris information yang diterima masyarakat. Kasus konflik agraria yang terjadi di Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) misalnya. Warga mengklaim bahwa merekalah yang seharusnya memiliki hak atas tanah yang akan dibangun bandara tersebut. Mereka mengklaim sebagai pihak yang seharusnya “diajak bicara” dalam proses penetapan lokasi pembangunan. Mengingat, penguasaan atas tanah yang telah berlangsung selama turun temurun. Namun di sisi yang lain, pemerintah, melalui Kasultanan Yogyakarta, mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah Sultanat Fround. Sehingga, pengaturan tentang peruntukan tanah merupakan kewenangan mutlak kesultanan. Terjadilah konflik agraria struktural yang hingga hari ini masih membekas.

Kasus yang serupa juga terjadi dalam konflik agraria pembangunan Bandara Kediri. Warga merasa tidak mendapatkan infromasi yang jelas mengenai dasar penentuan ganti kerugian. Banyak informasi yang beredar di tengah masyarakat. Informasi yang tidak jelas ini kemudian menjadi dasar bagi warga untuk menolak jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah. Di sisi yang lain, pemerintah dan mungkin pengembang Bandara dikejar waktu untuk segera menyelesaikan proses ground breaking. Terjadilah penggusuran terhadap rumah warga karena pembangunan bandara.

Menurut Paul Gilster, sebagaimana terdapat di dalam Gerakan Literasi Nasional (GLN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Masih dari sumber yang sama, David Bawden menjelaskan bahwa literasi digital seharusnya digunakan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya dalam urusan bisnis, sebagaimana dipahami ketika itu. Maka, melihat pada konteks yang terjadi hari ini, pemahaman literasi, terutama literasi digital juga harus digunakan dalam keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi yang akurat.

Melihat fenomena ini, sudah sewajarnya pemerintah memperbaiki komunikasi dengan warga negaranya. Terutama dalam hal penyampaian informasi yang tepat, terkait isu-isu strategis yang melibatkan sebagian besar kelompok masyarakat. Pendidikan dan pemahaman literasi di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan informasi yang mudah diakses melalui perangkat komputer juga harus terus ditingkatkan. Bagaimana pun, pembangunan dengan dalih kepentingan umum seharusnya mensejahterakan. Bukan menambah penderitaan

Oleh: Muhammad Fikri Alan

Dosen Hukum Tata Negara IAIN Kediri

 

About author

Otomasi Perpustakaan IAIN Kediri

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa otomasi perpustakaan diartikan sebagai penggunaan teknologi komputer untuk pengelolaan perpustakaan seperti pendataan buku, pengolahan buku, peminjaman dan pengembalian koleksi ...